Oleh: Anis Matta
- Ada pelajaran menarik dari perkembangan terakhir di Turki, hasil referendum memutuskan negara ini beralih ke sistem presidensial.
- Peralihan ini bukan saja soal pindahnya konsentrasi kekuasaan ke eksekutif, tapi juga simbol berakhirnya sistem parlementer Kemalisme.
- Kemalisme adalah sistem yg diwariskan Kemal Ataturk yg bersendikan militerisme. Sengaja dibuat sistem yg fragile agar mudah dikooptasi.
- Konsolidasi kekuasaan sipil selalu gagal, digiring ke jalan buntu, lalu dikudeta oleh militer.
- Setidaknya lebih dari lima kali percobaan kudeta militer.
- Terakhir pada 2016 dan kalah oleh perlawanan rakyat bermodal panci, pisau dapur dan media sosial.
- Butuh 15 tahun bagi Erdogan utk menggulirkan perubahan besar ini, dengan segala tantangan dan rintangan.
- Erdogan mengerti betul pattern of big changes in democracy, ia sabar dan persuasif.
- Kemenangan tipis kubu pro-presidensialisme merupakan hasil persuasive leadership yang dijalaninya.
- Di Turki, Islam dan nasionalisme adalah satu kesatuan, dijalankan dalam sistem demokrasi.
- Sistem demokrasi itulah yang berubah, dari parlementer ke presidensial.
- Momentum ini bisa juga dimaknai sebagai berakhirnya Kemalisme dan fajar baru Erdoganisme. Erdogan ikon sejarah baru dlm demokrasi Turki.
- Kemalisme mewariskan sekularisme, nasionalisme yang anti-Islam dan dominasi militer.
- Erdogan membawa Islam, nasionalisme dan demokrasi dengan dominasi sipil.
- Yang menarik, apa yang dialami Turki sudah dialami Indonesia jauh lebih dulu.
- Sistem parlementer yang pernah dicoba sebagai hasil Pemilu 1955 dikembalikan ke presidensialisme oleh Bung Karno.
- Perubahan tersebut adalah bagian dari langkah kembali ke UUD 45, seperti termaktub dalam Dekrit Presiden 1959.
- Mengenai Dekrit terbuka ruang untuk diskusi. Tapi ada pandangan founding fathers kita bahwa presidensialisme lebih efektif.
- Presidensialisme lebih cocok untuk Indonesia yang majemuk dan tersebar sebagai negara kepulauan.
- Pilihan sistem bukan soal mana yang terbaik, tapi mana yg paling cocok. Politik selalu berlangsung dalam ruang dan waktu.
- Mengenai peran militer dalam politik kita juga pernah mengalaminya. Cabut Dwi Fungsi ABRI merupakan tuntutan Reformasi.
- Pada proses amandemen UUD, peran militer dalam politik didudukkan pd proporsinya.
- Reposisi militer dalam politik menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi Konstitusi.
- Dalam buku "Gelombang Ketiga", ini bagian dari nation & state building yg dilalui bangsa Indonesia.
- Dalam beberapa hal Indonesia telah lebih dulu mengalami perubahan sistem politik dan demokrasi.
- Ini modal berharga utk menjadi negara yang kuat dan terkonsolidasi.
- Islam, nasionalisme dan demokrasi harus menjadi sumbangan umat Islam bagi kemajuan Indonesia, seperti dicontohkan para founding fathers kita.
- Kobarkan semangat Indonesia !! (alodunia.com)
