alodunia.com – Pakar PBB dalam bidang kebebasan
berpendapat dan berekspresi, David Kaye, menyebut tuntutan beberapa negara
untuk ditutupnya jaringan berita Aljazeera sebagai pukulan berat bagi pluralitas
media di Timur Tengah yang memang sudah mengalami krisis kebebasan pers sejak
dulu.
Seperti diberitakan UN Mulitimedia, Rabu (28/6/2017)
kemarin, Kaye mengatakan, “Tuntutan seperti ini benar-benar mengancam kebebasan
pers. Tidak benar jika krisis diplomasi merembet ke arah pembubaran stasiun
televisi Aljazeera.”
Kaye menambahkan, “Ini langkah yang keterlaluan. Mungkin masih
ditolerir jika ada tuntutan penghapusan sebuah konten berita atau fanspage di
media sosial. Tapi penutupan sebuah lembaga media yang mempunyai jaringan
sangat luas adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Aku yakin, kalau hal ini
dituruti akan bisa mengancam semua negara dan kebebasan pers.”
Penutupan jaringan media Aljazeera adalah salah satu dari 13
tuntutan beberapa negara Teluk yang saat ini sedang mengisolasi Qatar jika menginginkan
netralisasi hubungan diplomatik dan ekonomi kembali. Penutupan Aljazeera juga
mencakup penutupan media-media lain yang berada di bawah kendali Aljazeera
seperti Arabi21.com, Alaraby.co.uk, Middleeasteye.net, dan Elsharq.tv.
Menurut Kaye, publik akan terganggu dalam mendapatkan
informasi jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap kebebasan pers. Oleh karena
itu masyarakat dunia harus turut mendukung dihentikannya tuntutan menutup Aljazeera.
(unmultimedia/alodunia.com)