alodunia.com – Beberapa pengamat melihat penyikapan berlebihan
yang ditunjukkan pemerintah Arab Saudi terhadap kritikan Kanada sebagai sesuatu
yang wajar dalam kondisi kepemimpinan Arab Saudi saat ini. Pangeran Mohammad bin
Salman Al-Saud memilih menjadi diktatoris sejak menjadi putra mahkota tahun
2017. Tidak menerima segala bentuk kritikan, baik yang berasal dari dalam
maupun luar negeri.
Hal ini juga dikuatkan dengan sikap seperti mendukung yang
diberikan oleh presiden Amerika Donald Trump. Amerika tidak tegas dalam
menyikapi bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Saudi.
Krisis bermula saat menteri luar negeri Kanada, Chrystia
Freeland, bercuit mengatakan bahwa dirinya sangat khawatir dengan penangkapan
aktivis perempuan Saudi, Samar Badawi, dan aktivis HAM lainnya di Arab Saudi.
Freeland meminta pemerintah Saudi untuk segera membebaskan mereka.
Tanpa diduga, cuitan itu telah menyebabkan krisis diplomatik
terparah antara Saudi dan Kanada. Saudi menarik duta besarnya di Kanada; menyebut
duta besar Kanada sebagai orang yang tidak disukai; menyebut pernyataan Freeland
sebagai intervensi nyata dalam politik dalam negeri Saudi; membatalkan semua
hubungan perdagangan dan investasi yang baru di Kanada; membatalkan semua penerbangan
Saudi Airline ke Kanada; membatalkan pengobatan warga Saudi di Kanada; bahkan Saudi
pun menarik ribuan mahasiswa Saudi di Kanada.
Masyarakat dunia mungkin kaget dengan reaksi ini. Tapi para
pengamat menilainya wajar jika melihat gaya kepemimpinan yang dipilih oleh Bin
Salman, penguasa berusia 32 tahun ini. Human Rihgt Watch (HRW) misalnya,
menyebut Bin Salman memang melakukan pelanggaran HAM intensif sejak berkuasa, “Krisis
Saudi-Kanada memberi pesan bahwa dirinya tidak mau tunduk dengan segala bentuk kritikan
dan permintaan tanggung jawab. Baik dari dalam maupun luar negeri.”
Bahkan politisi yang dikenal dekat dengan istana pun tidak selamat
dari kediktatoran Bin Salman. Sejak bulan November 2017, ratusan kerabat dan
pangeran ditangkapi dan ditahan dengan dalih pemberantasa korupsi. Sebelumnya,
bersama Emirat juga memimpin beberapa negara untuk memblokade Qatar.
Sikap seperti ini seakan dibiarkan dengan reaksi dingin yang
dilakukan Amerika dan negara-negara Eropa. Padahal untuk kasus pelanggaran HAM
serupa lainnya, negara-negara itu sudah dipastikan akan menyampaikan protes
kerasnya. (thenewkhalij/alodunia.com)
